Pesawat Frigate Ecojet

Pesawat berbadan lebar jarak menengah Rusia

Frigate Ecojet

Frigate Ecojet adalah pesawat berbadan lebar jarak menengah dengan desain yang aerodinamis dan struktur yang inovatif dengan 2 strut mounted turbo-prop engines dan carrier-based fins. Saat ini tim proyek Frigate Ecojet sedang mempertimbangkan berbagai mesin dari pemasok internasional terkemuka, termasuk PD-18R dan PS-90A20 atau mesin terbaru Rolls-Royce dan Pratt & Whitney.
Pengembangan Frigate Ecojet dilakukan oleh ROSAVIA CONSORTIUM, yang merupakan konsorsium aviasi Rusia. Rosaviaconsortium didirikan pada tahun 1995 dan awalnya berfokus pada produksi pesawat Tupolev Tu-204. Pemegang saham terdiri dari investor swasta, biro desain dan produsen pesawat udara sipil, dan Aeroflot sebagai flag-carrier Rusia.

 

Tata Letak Tempat Duduk Frigate Ecojet

Tata letak tempat duduk yang disarankan  dengan tiga kelas, tiga gang, tidak kurang dari 500 mm (20 inci) dan lebar ruang antara kursi tidak kurang dari 810 mm (32 inci) dapat menampung 300-350 penumpang. Sedangkan jika menggunakan all-economy, kapasitas dapat mencapai 400 penumpang.
Dek bawah terdiri dari 2 anjungan kargo, dapat menampung sampai 20 kontainer LD-3 dalam palet 95X125.
“The layout is very good for the comfort of the passenger,” ucap Sergey Grachev sebagai direktur pemasaran Frigate Ecojet. “It doesn’t change the potential for cargo transportation.”
Frigate ecojet direncakan akan terbang pada tahun 2018, dengan menawarkan inovasi kabin penumpang 3 lorong dan biaya operasi operasi 20-30% lebih rendah dibandingkan dengan pesawat berukuran hampir sama yang beroperasi saat ini untuk penerbangan 3.000-4.000 km.

Karakteristik Utama pesawat Frigate Ecojet

Range, km	Payload, kg	Mach number	Take-offweight, tons	Required runway for take-off, km	Required runway for landing, km
4541	24700	0.8	123	2 375	2 336
4042	26600	0.8	123	2 375	2 336
3500	28690	0.8	123	2 375	2 336
2343	33440	0.8	123	2 375	2 336

Skema dek Frigate Ecojet

Seat Configuration untuk masing-masing layout

Label untuk barang-barang berbahaya

Dangerous Goods Label

Beberapa perusahaan kargo seringkali menolak pengiriman barang berbahaya sesuai regulasi dari maskapai penerbangan maupun pricipalnya. Benarkah barang-barang tersebut tidak boleh dimuat di pesawat?
Sesungguhnya pengiriman barang seperti itu bukan benar-benar dilarang namun memang harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan penanganan barang berbahaya (Dangerous Goods Regulation). Biasanya akan ada charge tertentu untuk penanganan barang-barang semacam ini. Ketidaktepatan pengidentifikasian barang berbahaya memang dapat merugikan agen kargo selain bukan tidak mungkin terjadi pencabutan ijin penggunaan Surat Muatan Udara dari maskapai penerbangan yang digunakan.
Untuk penanganan barang berbahaya sehingga bisa ditangani secara tepat, barang harus ditempeli label yang sesuai.
Berikut adalah contoh-contoh label untuk barang-barang berbahaya sesuai regulasi IATA (International Air Transport Association).

    Class 1 - Explosives

    Class 2 - Gases

    Class 3 - Flammable Liquids

    Class 4 - Flammable Solids

    Class 5 - Oxidizing Substances

    Class 6 - Toxic and Infectious Substances

    Class 7 - Radioactive Material

    Class 8 - Corrosives

    Class 9 - And Miscellaneous Dangerous Goods

Kewenangan pemerintah pusat sehubungan kemacetan di DKI

  

PDIP vs Demorat 

Tertarik membaca release tempo online berjudul Demokrat: Wewenang SBY Urus Macet Jakarta Kecil benarkah demikian ?
"Bahwa prinsip pemerintahan saat ini, kewenangan dan kekuasaan sudah habis dibagi. Menurut dia, pemerintah pusat memang masih punya wewenang dalam mengatasi persoalan di daerah seperti kemacetan. Tapi wewenangnya tinggal sedikit. Yang paling berperan adalah pemerintah daerah setempat," ucap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.
Tapi bagaimana dengan masalah :
1. Dana, bagaimana APBN dapat dialokasikan sebagian untuk membantu masalah kemacetan di DKI berhubung Istana Kepresiden / Wapres, Kementrian, Lembaga-lembaga pemerintah lain berada di DKI.
2. Tenaga Ahli, bukankah Dirjen PU yang memiliki tenaga ahli untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, bukankah pembangunan jalan tol harus melalui koordinasi dengan Dirjen PU ?
3. Peraturan Perundangan-undangan seperti insentif mobil murah, pajak penjualan kendaraan bermotor dll.
4. BBM Subsidi, ini memang pisau bermata ganda. Mencabut BBM subsidi bisa menyengsarakan masyarakat di golongan bawah namun mempertahankannya juga mengakibatkan penjualan mobil pribadi tetap meningkat sehingga memperparah kemacetan.
5. Kompleks / Perumahan / Rumah Anggota DPR, Presiden/Wapres, Menteri dan Karyawan Kementrian yang jauh dari tempat kerjanya. Dalam hal ini, mungkinkah membangun apartemen / rumah susun sebagai rumah dinas yang berlokasi dekat dengan tempat kerjanya ? Apakah tanah dan bangunan di perumahan kementrian milik pribadi atau milik negara ? Jika milik negara seharusnya bisa dijual atau disewakan dan uangnya untuk membiayai pembangunan apartemen / rusun untuk kementrian tersebut.
6. BUMN yang bisa mendukung transportasi publik termasuk KAI, Damri termasuk gak yah ? Bukankah mereka berada dalam kontrol pemerintah pusat ?
7. Tindakan hukum, bagaimana agar Polisi bisa mengatur lalu lintas dengan baik, melakukan tindakan pada pelanggar lalu lintas, dan sanksi maksimum pada pelanggar peraturan lalu lintas yang diputuskan di Pengadilan untuk tipiring.

Saya sendiri berpendapat kalau ini memang bukan masalah upaya menjatuhkan popularitas Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari Partai PDIP karena sudah sejak dulu kemacetan di DKI sudah menjadi perhatian SBY sebagai petinggi Partai Demokrat.
Walau bagaimana, sebagai seorang yang juga mencari penghidupan di Jakarta upaya Jokowi mengurangi kemacetan sudah terlihat,  memang beberapa hari terakhir kemacetan kembali terjadi akibat sterilisasi jalur busway yang dilakukan Polda Metro Jaya dan curah hujan yang tinggi pada jam pulang kantor.
Menurut pendapat penulis,  untuk hal-hal di atas Pusat justru lebih berperan. Bagaimana menurut pendapat anda ?

Wide Body Aircraft

Pesawat Berbadan Lebar

Penggolongan Jarak Tempuh dalam gambar dan angka

Jumlah penumpang pesawat berbadan lebar 2004-2013

Rata-rata usia pesawat

Perbandingan Jumlah Penumpang

Tiger Air menerima pesawat Airbus model sharklet pertamanya

Tingginya harga bahan bakar minyak dunia termasuk avtur mendorong para pelaku bisnis penerbangan memilih jenis pesawat dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Apalagi biaya bahan bakar pesawat biasanya adalah biaya terbesar dalam struktur biaya airlines.
Hal itu disadari pula oleh Tiger Air yang melayani segment LCC dengan menghadirkan pesawat A320 Sharklet yang diklaim oleh pabriknya lebih efisien sampai dengan 12% dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan pesawat A320 standard.
Tiger Air yang juga salah satu pemegang saham Mandala Airlines sudah menerima pesawat A320 Sharklet pertamanya pada 5 November 2013 lalu.
Pesawat dengan registrasi 9V-TRK ini di pasangi sharklet di Sepang Aircraft Engineering, yaitu sebuah fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Peningkatan permintaan untuk perjalanan pada tahun-tahun terakhir pada jaringan kami telah meningkatkan utilisasi pesawat Tiger Air. Pesawat Model Sharlets ini memungkinkan kami mengurangi emisi karbon sambil memaksimalkan efisiensi bahan bakar", ucap Koay Peng Yen sebagai Group Chief Executive Tiger Air.
Pesawat ini dikirim ke Tiger Air pada Juli 2013 lalu.
"Sebagai airline pertama di Asia yang memiliki Airbus pertama dengan sharlets akan menjadi keuntungan bagi kami dan membuat kami bisa berperan dalam lingkungan sementara kami juga memperoleh keuntungan kompetitif dalam industri ini", imbuhnya.